 |
| Hasil SS dari LKPP Pengadaan |
Rajawalipos.space Simalungun – Penggunaan anggaran negara di lingkup DPRD Kabupaten Simalungun tengah menjadi sorotan tajam. Forum Pemuda Simalungun (FPS) secara terbuka melontarkan kritik pedas terkait alokasi dana makan dan minum rapat yang mencapai angka fantastis, yakni Rp1,1 miliar.
Koordinator FPS, Rifki Muflih Rambe, menilai angka tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia menyebut besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat.
"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran Rp1,1 miliar untuk sekadar makan-minum di meja rapat adalah angka yang sangat fantastis sekaligus janggal," ujar Rifki dalam keterangan tertulisnya. Selasa (31/3/2026).
FPS mencurigai adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut. Minimnya informasi mengenai rincian penggunaan anggaran memicu dugaan adanya praktik yang tidak sehat di balik meja rapat.
"Publik berhak bertanya, apa output nyata dari rapat-rapat mahal itu? Jika tidak ada transparansi, wajar jika kami menduga ada 'permainan' di dalamnya. Ini bukan tuduhan kosong, tapi bentuk keresahan atas matinya akuntabilitas," tegasnya.
Tak hanya soal angka, Rifki juga menyoroti kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Ia dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya berpihak pada kepentingan orang banyak.
Menurut FPS, membiarkan pemborosan anggaran seperti ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat telah kehilangan sensitivitasnya terhadap kondisi masyarakat.
"Ketua DPRD gagal menjaga amanah. Fungsi representasi seharusnya menghalangi pemborosan, bukan malah memberi ruang bagi kebijakan yang melukai hati rakyat," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, FPS memberikan peringatan keras kepada para legislator. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan fasilitas rapat yang mewah, melainkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
"Jika anggaran terus dihabiskan tanpa hasil jelas, ini bukan lagi kelalaian, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dan tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat dipermainkan!" tutup Rifki. (*).
0 Komentar