Rajawalipos.space Batu Bara — Pernyataan AKP Ramses Panjaitan, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Batubara, memicu kritik dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa penanganan bandar narkoba besar masih mengandalkan informasi dari pihak luar.
Dalam penjelasannya, Ramses mengakui adanya hambatan dalam menjangkau jaringan skala besar karena kurangnya akses informan ke dalam struktur peredaran narkoba tersebut.
“Itu tergantung informan kita loh, Pak. Kalau informan kita belum bisa masuk ke dalam, itu tergantung bagaimana update-nya ke dalam karena ini jaringan nggak sembarangan, Pak,” ucap AKP Ramses Panjaitan saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (24/11).
Situasi ini dianggap ironis. Masyarakat mempertanyakan mengapa penegakan hukum terhadap bandar besar, yang memiliki sumber daya, wewenang, dan perangkat hukum lengkap, justru harus bergantung pada bantuan pihak eksternal.
Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa pemetaan jaringan narkoba di wilayah tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh.
Situasi ini memperkuat pandangan bahwa penanganan narkoba di Batubara masih berkutat pada penangkapan pengguna atau pengedar kecil. Ironisnya, gembong narkoba yang menjadi dalang utama bisnis haram ini tetap bebas bergerak.
Adanya ketergantungan aparat pada informan juga mencerminkan kelemahan struktural. Ini menunjukkan bahwa Satnarkoba belum mampu menembus atau melakukan penetrasi yang efektif terhadap jaringan "kelas kakap" yang terorganisir rapi.
Ketua Founder’s Media Siber Batubara (For’masib), Yusri Bajang, turut menyoroti lemahnya kinerja Satnarkoba. Ia menilai pernyataan Kasat Narkoba tersebut merupakan sinyal jelas bahwa aparat belum menguasai situasi di lapangan.
Kalau penegakan hukum terhadap bandar besar hanya menunggu informan masuk, itu tanda bahwa Satnarkoba sedang tidak memegang kendali. Aparat punya kewenangan, intelijen, dan perangkat investigasi. Masa semuanya digantungkan pada informan?” tegas Yusri.
Ia juga menilai pola penindakan selama ini cenderung menyasar pelaku kecil yang mudah dijangkau.
“Kami melihat pola yang sama berulang. Yang ditangkap selalu ‘kelas teri’. Padahal akar masalah ada pada bandar besar. Kalau mereka tidak tersentuh, artinya kinerja Satnarkoba perlu dievaluasi serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusri juga menyoroti fakta di lapangan yang menurutnya memperkuat dugaan lemahnya kinerja Satnarkoba. Ia menyebut salah satu bandar di kawasan Kuala Sipare, justru masih bebas berkeliaran tanpa pernah tersentuh hukum.
“Di Kuala Sipare ada satu nama besar dan semua orang tahu sepak terjangnya, tapi anehnya sampai sekarang dia tetap bebas. Ini bukti nyata bahwa jaringan besar memang tidak disentuh. Bagaimana mungkin aparat tidak mengetahuinya?” tegas Yusri.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sosok seperti itu seharusnya menjadi prioritas penindakan, bukan dibiarkan seolah tak terlihat.
Kalau bandar selevel itu saja tidak bisa disentuh, bagaimana publik bisa percaya pada komitmen pemberantasan narkoba di daerah ini?” lanjutnya.
Yusri menegaskan bahwa keterlambatan atau ketidakmampuan menangani figur-figur seperti itulah yang membuat masyarakat semakin ragu terhadap keseriusan aparat.
Menurut Yusri, dalih sulitnya menembus jaringan besar justru memperlihatkan kurangnya strategi dan keberanian aparat dalam memetakan peredaran narkoba di Batubara.
“Justru karena jaringannya kuat, aparat harus lebih siap dan profesional. Kalau sekadar menunggu informan, kapan bandar besar bisa ditangkap? Logika sederhana saja sudah tidak masuk,” sambungnya.
Ia menutup pernyataannya dengan meminta aparat menunjukkan tindakan nyata, bukan alasan normatif.
Batubara butuh aparat yang tidak hanya sibuk rilis kasus kecil, tetapi mampu menyentuh kelompok besar yang selama ini kebal. Kalau ini tidak berubah, pemberantasan narkoba tidak akan pernah bergerak lebih jauh,” tutup Yusri.
Hal ini menambah daftar panjang kritik terhadap upaya pemberantasan narkoba di Batu Bara, yang dinilai masih jauh dari harapan publik. (Red)
0 Komentar