Rajawalipos.space Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Medan, Kamis (29/1/2026). Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada 27 organisasi masyarakat sipil (NGO) dan mitra donor atas kontribusi aktif mereka dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh mitra menerima pin dan plakat penghargaan, dengan Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) mendapat kehormatan khusus melalui penyematan pin secara simbolis langsung oleh Gubernur Sumatera Utara.
LCDI merupakan program kolaborasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang diimplementasikan oleh Oxford Policy Management (OPML). Program ini berfokus pada penguatan integrasi agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis Program LCDI dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk RKPD serta kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
Penyematan simbolis pin penghargaan diterima oleh Dr Agus Marwan, S.IP, M.SP, selaku Koordinator LCDI Provinsi Sumatera Utara.
Dalam keterangannya, Agus Marwan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang secara konsisten membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil. LCDI berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan bahwa agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim tidak hanya menjadi wacana, tetapi terintegrasi nyata dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah,” ujar Agus Marwan.
Ia menambahkan bahwa transisi menuju pembangunan rendah karbon harus berjalan seiring dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan rendah karbon bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan peluang untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan berpihak pada generasi masa depan Sumatera Utara,” tambahnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2027 disusun secara terencana, terkoordinasi, dan selaras antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Partisipasi aktif Program LCDI dalam forum ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memastikan proses transisi menuju pembangunan rendah karbon berjalan seiring dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan. (FS)
0 Komentar